DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. Safrizal ZA, M.Si, menerima Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2024, atas kesuksesannya yang dinilai dalam menjalankan tugas pada periode sebelumnya saat memimpin di Kepulauan Bangka Belitung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Amiruddin SE MSi, Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh untuk periode 14 Juli 2023-14 Juli 2024, terpilih sebagai salah satu finalis Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 dalam kategori pelayanan publik. Apresiasi ini diselenggarakan oleh Kemendagri RI bekerja sama dengan Tempo Media untuk memberikan pengakuan atas pencapaian dan prestasi penjabat gubernur serta bupati/wali kota dalam menjalankan tugas mereka.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Geliat politik menjelang Pilkada 2024 semakin terasa. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa telah ada 34 Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang mengundurkan diri, bersiap terjun ke kancah Pilkada 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi, SH, MH, memberikan penjelasan terkait aturan bagi Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa Pj yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Kebijakan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah SE MSi mencopot dua orang direksi Bank Aceh Syariah (BAS), yaitu Direktur Utama Muhammad Syah dan Direktur Operasional Zulkarnaini, mendapat respon positif dari sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Daerah di sejumlah kabupaten dan Kota di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Khalilul Khairi menilai, kecil kemungkinan kepala daerah menyalahgunakan jabatannya atau cawe-cawe untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang berkeinginan maju Pilkada diminta untuk segera mundur dari jabatan yang sedang kini didudukinya. Apalagi sudah ada penegasan Mendagri bahwa paling lambat harus mundur 5 (lima) bulan sebelum Pilkada dimulai. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI menegaskan akan tetap merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), meskipun bukan untuk membahas jadwal pelaksanaan pilkada.

Jakarta - Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyoroti sejumlah pemberitaan terkait Penjabat (Pj) Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) yang dicopot dari jabatannya karena dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2024. Menanggapi pemberitaan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN Otok Kuswandaru menegaskan bahwa Pj Kepala Daerah yang tidak netral, akan berpotensi hukuman disiplin.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dirinya telah mengganti beberapa penjabat (pj) kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh penjabat (pj) kepala daerah di Indonesia menguatkan integritas. Hal tersebut mesti dijaga agar mereka tidak tersangkut korupsi.

 "Ketika sudah paham jaga integritas, maka kita pahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan pengaduan malaadministrasi atau penyimpangan terhadap pelayanan publik.

"Pengaduan masyarakat Jember terkait pelayanan publik masih rendah yakni tujuh laporan pada tahun 2021 dan tahun 2022 hanya empat laporan saja," katanya saat menggelar kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik di salah satu hotel di Jember, Jumat (13/10/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja dengan Mendagri, Tito Karnavian membahas pelaksanaan urusan pemerintahan, penataan Daerah Otonom dan Desain Besar Otonomi Daerah, Penjabat Kepala Daerah. Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi melakukan evaluasi terhadap Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Aceh dan Seluruh Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ombudsman meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) transparan dalam proses pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Salah satu caranya, membuka data kepada publik terkait nama-nama calon Pj kepala daerah yang diajukan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penunjukan penjabat (pj) kepala daerah dipastikan transparan. Setiap proses dipastikan digelar secara terbuka.

Presiden menjelaskan usulan nama pj berasal dari masyarakat melalui DPRD. Kemudian, diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

DIALEKSIS.COM | Politik - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (Pj) kepala daerah harus bersikap netral pada Pemilu 2024 dan menjaga keberlangsungan pemerintahan.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jumat (9/6/2023).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penjabat (Pj) kepala daerah sering-sering turun ke bawah atau sering melakukan blusukan agar bisa memahami setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Di masa transisi menuju perhelatan besar Pemilu 2024, kondisi pemerintahan semuanya berganti dari definitif hasil politik ke penunjukan pejabat (Pj) oleh pemerintah. Jelas posisi Pj pengganti kepala daerah yang habis masa jabatanya. Pj dibutuhkan karena tahun 2022 dan 2023 tidak ada Pilkada, sehingga kepala daerah definitif baru akan dihasilkan dalam Pilkada Serentak tahun 2024.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penjabat (Pj) Kepala Daerah agar menjauhi area rawan korupsi.